eRHa45 – Setelah beredar kabar tentang tidak masuknya wacana pemekaran Provinsi Kalteng dengan pembentukan Provinsi Kotawaringin dalam prioritas pembahasan daerah yang akan dimekarkan di DPR RI periode 2009-2014 lalu, berbagai reaksi muncul di tengah masyarakat Kalimantan Tengah

Menanggapi hal ini, Anggota DPR RI asal Kalimantan Tengah Rahmat N. Hamka menegaskan bahwa peluang untuk pembentukan Provinsi Kotawaringin Raya masih sangat memungkinkan.

”Setelah saya dilantik sebagai PAW anggota DPR RI tangal 5 Oktober 2015, kebetulan saya ditugaskan di Komisi II yang menangani pemekaran. Yang pertama kali saya telusuri adalah pemekaran Provinsi Kalteng. Setelah saya telusuri, ternyata oleh DPR RI periode lalu pemekaran Provinsi Kalteng tidak masuk juga dalam prioritas pembahasan dan tidak termasuk dalam usulan Amanat Presiden (Ampres) oleh Presiden SBY saat itu,” Rahmat Nasution Hamka,

Menurut Hamka, pemekaran masih dimungkinkan masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Hal tersebut disampaikan olehnya menyikapi pemberitaan pemekaran provinsi tidak prioritas berdasarkan pada RDP dengan Dirjen OTDA oleh komisi II yang juga dihadiri Komite I DPD RI.

Hamka menyatakan bahwa dirinya telah berupaya melakukan berbagai langkah agar Provinsi Kotawaringin masuk dalam DESARTADA 2016-2025.

“Karena jika tidak masuk dalam RPP , maka setelah 2025 baru kita punya kesempatan lagi mengusulkan pemekaran,” jelasnya.

Ketika dilakukan konsinyering dengan Dirjen OTDA pada bulan November 2015, Hamka telah menyampaikan pendapat secara tegas dan keras kepada Dirjen OTDA, agar pemekaran Provinsi Kotawaringin dimasukkan dalam RPP DESARTADA 2016-2020. Karena dalam RPP tersebut, sifat daerah pemekaran tidak langsung jadi definitif namun melalui beberapa tahapan.

“Pertama daerah persiapan selama 3 tahun sebelum ditetapkan jadi DOB, kemudian RPP ini merupakan design besar jadi dalam perumusannya juga harus bisa memprediksi perkembangan daerah dalam kurun waktu hingga 2025. Dengan demikian Provinsi Kotawaringin masih bisa dimasukkan dalam RPP tersebut,” ujarnya.

Untuk formulasinya sendiri, Hamka menyebutkan agar sejalan dengan RPP Penataan Daerah maka harus ada dibuat faktor pendukungnya untuk hal tersebut. Untuk itu diusulkan agar dilakukan revisi terlebih dahulu untuk kedua RPP. Baik tentang Desartada maupun Penataan Daerah sebagai materi pembahasan berikutnya dalam RDP.

Selanjutnya, pada tanggal 26 Januari 2016 kemarin disampaikan kembali draft kedua RPP tersebut. Hasilnya pemekaran Provinsi Kotawaringin sudah diakomodir dalam RPP DESARTADA. Untuk Kalteng ada penambahan pemekaran provinsi 1 (satu), kemudian untuk kabupaten 3 (tiga), sehingga peluang pemekaran bukan hanya untuk Provinsi Kotawaringin tapi juga untuk Kabupaten Kotawaringin Utara sudah terbuka karena sudah ada slotnya dalam DESERTADA.

Terkait dengan moratorium yang dikeluarkan pemerintah mengenai tidak ada daerah otonomi baru dalam tiga tahun ke depan. Hamka memastikan Provinsi Kotawaringan dalam tiga tahun di awal adalah daerah perisapan, maka tetap bisa diproses untuk menjadi DOB defenitif.

Apa yang telah dilakukan Rahmat N. Hamka kendati belum mencapai setahun menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 2, namun telah berhasil mengawal wacana pembentukan Provinsi Kotawaringin.

“Untuk itu, saya memohon dukungan semua pihak, agar ada percepatan proses pemekaran disesuaikan dengan PP yang segera akan disahkan dalam tahun 2016, semua unsur yang terkait segera membangun sinergitas, kemudian mari bersama kita lakukan gerakan secara progresif agar pemekaran ini segera dapat terwujud yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat” tutup Hamka bersemangat.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>