eRHa45 – Kamis, 4 Februari 2016 silam adalah sidang kali kedua Gusti Gelombang dengan agenda pembacaan eksepsi. Gusti yang didampingi oleh Ronald Siahaan dan Judianto Simanjuntak dari Publik Interest Lawyer Network membacakan eksespinya di hadapan persidangan dengan judul “Hentikan Bisnis Kriminalisasi Gusti Gelombang”. Lebih lanjut Gusti mengatakan Kriminalisasi kepada dirinya merupakan bentuk wujud nyata kekhawatiran perusahaan terhadap perjuangan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan bagi masyarkat desa lewat kelompok Koperasi Kompak Maju Bersama dengan penyebaran fitnah bentuk Penggelapan Uang yang bertujuan agar masyarakat desa dan anggota kelompok koperasi jauh dari kebenaran dan mereka membenci perjuangan seorang Gusti Gelombang.

Padahal dengan tujuan dari perjuangan itu masyarakat desa/anggota kelompok akan hidup dengan penuh kesejahteraan dan kebaikan hidup. Gusti juga menguraikan tentang kronologis kejadian mengenai kejahatan yang dilakukan oleh PT.BGA, bahwa pihak perusahaan melakukan kredit fiktif.

Menyikapi perkara yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat Kalimantan Tengah ini, Rahmat N. Hamka, anggota DPR RI dari Dapil Kalteng menyatakan sikap bahwa Gusti Gelombang harus mendapatkan keadilan.

“Setelah mencermati permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh saudara Gusti Gelombang, tanpa bermaksud untuk mengintervensi kami merasa ada yang janggal pada proses peradilan,” tegasnya.

Hamka sendiri mengaku tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun dirinya meminta agar proses hokum yang tengah dijalani oleh Gusti harus dilakukan secara profesional dan proporsional.

“Jangan sampai melukai rasa keadilan masyarakat kecil, apalagi kasus tersebut delik aduan yang diadukan oleh perusahaan besar, yang dalam hal ini haruslah kita cermati secara seksama. Karena proses hukum sudah sampai kepada persidangan, maka tanpa bermaksud intervensi, khususnya kepada hakim yang menangani perkara dapat melihat permasalahan hukum terebut secara objektif dan menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang progresif,” jelas Hamka.

Hal ini menurut Hamka perlu diperhatikan agar rasa keadilan masyarakat bisa terpenuhi. Yang dikhawatirkan oleh politisi yang santer disebutkan akan maju pada bursa Pilkada Kotawaringin Barat ini adalah ketika aparat hukum tidak objektif, maka masyarakat akan menilai hokum hanya tajam ke bawah.

“Jangan sampai aparat penegak hukum dikesankan, kalau pengaduan dari orang-orang besar cepat diproses, tapi jika pengaduan dari orang kecil agak lamban apalgi menyangkut orang-orang besar. Jangan-jangan malah berbalik pelapor jadi terdakwa,” tegas Hamka dengan nada serius.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>