ilustrasi penyerahan penghargaan Kalteng Dok. MMC

Pemprov Kalteng Anugrahi 10 SOPD untuk Penghargaan Keterbukaan Informasi

eRHa45—Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng) baru-baru ini memberikan penghargaan berkatagori Keterbukaan Informasi Publik kepada sepuluh satuan kedinasan atau SOPD.

Sepuluh kedinasan tersebut adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Badan Pemanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan terakhir Dinas Kehutanan.

Ketua Informasi Kalteng, Mambang Tubil menjelaskan, penghargaan tersebut didasarkan pada implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor Tahun 2013 tentang pelayanan informasi publik.

”Hasil pemeringkatan pelayanan keterbukaan infomasi publik ini diharapkan dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi, sehingga menjadi tolak tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Tubil, Prokal.co, Jumaat (19/10/2018).

Tubil juga menambahkan pemeringkatan telah dilakukan di lingkup pemerintahan Pemprov Kalteng atau tepatnya di semua SOPD I. Metode yang digunakan, lanjut Tubil, ialah menggunakan dari tahap pemberian kuisioner dan aporan layanan informasi, yang kemudian dilakukan verifikasi data di lapangan.

”Data-data tersebut kemudian dibuat tim penilai, sehingga diperoleh sepuluh SOPD yang mendapatkan nilai tertinggi,” katanya.

Menurutnya ada sejumlah hal perlu diperhatikan mengapa beberapa SOPD tidak masuk dalam kategori terbaik, diantaranya keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumnetasi (PPID) yakni dukungan saranan dan prasarana hingga dana, yang dilihat sebagian besar masih belum memenuhi kriteria sebagaimana diatur oleh peraturan Komisi Informasi.

”PPID ini akan membantu soal pelayanan yang nantinya berdampak terhadap keterbukaan informasi. Jadi, semua ini harus diperhatikan,” lanjutnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Asisten II Setada Kalteng Nurul Edy memaparkan, untuk tahap ini Pemprov memang perlu meenekankan untuk terus berupaya melaksankan keterbukaan informasi publik. Tak hanya itu pemeritah juga mengharapkan apa yang dinamakan Bandan Publik sungguh dalam membenahi reformasi birokrasi.

”Kami berharap keterbukaan menjadi budaya di semua badan publik, sekaligus menjadi pendorong bagi instansi lain yang belum menerapkannya,” pungkasnya.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>