Frontpage Article

Sungai Kahayan menyempit dan udara Palangkaraya berasap dampak musim kemarau yang mengakibatkan banyak terjadi kebakaran lahan. Banjarmasinpost.co.id/Faturahman

BMKG Tjilik Riwut Prediksi Musim Kemarau di Kalteng Berlangsung Hingga Oktober

eRHa45—Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Palangkaraya Kaliamantan Tengah (Kalteng) memprediksi bahwa Kalteng diperkirakan bakal memasuki musim kemarau hingga bulan Oktober 2019.

BMKG menjelaskan musim kemarau tahun ini dikarenakan El Nino yang lemah sehingga mempengaruhi jumlah hujan di Kalimantan Tengah. Ini kemudian yang membuat Kalteng semakin kering.

Kepala Seksi Data dan Informasi, Anton Budiono mengatakan, kemarau saat ini tidak hanya terjadi di Kalteng, namun juga meluas di provinsi lainnya di Indonesia.

“Untuk Kalteng wilayah yang pertama musim kemarau adalah Kuala Kapuas,” ujarnya.

Ia melanjutkan, Wilayah Kapuas biasanya masuk kemarau paling awal. Dan masuk musim penghujan paling akhir dibanding dengan wilayah Kalteng lainnya.

“Musim kemarau di Kapuas terpanjang dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia ini,” ujarnya.

Dari pantauan Palangkaraya, pada Minggu (27/7/2019) kondisi kekeringan dan kabut asap masih terjadi.

Bahkan ada kecendrungan kabut asap dampak kebakaran lahan tampak makin tebal, namun belum mengganggu penerbangan di Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya.

Sementara itu, upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan terus dilakukan oleh berbagai pihak.

Salah satunya dilakukan oleh Kapolsek Pahandut AKP Edia Sutaata, yang dalam melakukan pengawasan pada enam Kelurahan di Kota Palangkaraya aktif mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga Kamtibmas dan mencegah kebakaran lahan dan hutan dilingkungan tempat tinggal masing-masing.

Saat berada di Masjid Al Sayedah Maryam, di Jalan Kecipir Palangkaraya, dia mengimbau kepada jemaag masjid agar turut membantu memadamkan api jika ada lahan terbakar dan melaporkannya kepada petugas.

 

 

“Saya mengimbau dan mengajak jamaah untuk tidak membakar lahan saat membersihkan lahan untuk berladang, sekarang kita telah memasuki musim kemarau dan asap sudah mulai tampak akibat kebakaran yang sengaja dilakukan. Membakar lahan merupakan pembuatan yang bisa di hukum,” ujar Edia.

Ilustrasi

DPRD Kalteng Terima Usulan Daerah Otonomi Baru

eRHa45 – Tim reses daerah pemilihan I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menerima usulan dua daerah otonomi baru yakni Kabupaten Katingan Utara dan Kabupaten Rungan Manuhing.

Usulan Kabupaten Katingan Utara diterima dari sejumlah kalangan yang ada di Kabupaten Katingan saat ini dalam bentuk lisan, kata anggota tim reses Dapil I DPRD Kalteng, Sriosako di Palangka Raya, Senin.

“Kalau usulan Kabupaten Rungan Manuhing jadi daerah otonomi baru kita terima dari kalangan yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Informasinya Kabupaten Rungan Manuhing ini telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Gunung Mas,” ucapnya.

Walau usulan tersebut disampaikan ke Tim Reses Dapil I DPRD Kalteng, namun Sriosako menegaskan bahwa bahwa hal baru sekedar informasi dan belum disepakati pimpinan DPRD dan Gubernur Kalteng.

Anggota Komisi A DPRD Kalteng ini mengatakan usulan otonomi daerah baru yang telah mendapat persetujuan Gubernur dan Pimpinan DPRD yakni Kabupaten Kotawaringin Utara dari Kabupaten Kotawaringin serta Kabupaten Kapuas Ngaju dari Kabupaten Kapuas.

Informasi yang kita sampaikan di kan daerah otonomi baru yang ada di daerah pemilihan dapil I Kalteng, Kalau yang telah ada kesepakatan Gubernur dan Pimpinan DPRD Kalteng ini diluar Dapil I,” ucapnya.

Selain menerima usulan rencana Otonomo Daerah Baru, Tim Reses Dapil I Kalteng juga menerima aspirasi dari masyarakat, agar kedepan penyelesaian sengketa antara PBS perkebunan dengan lahan masyarakat dapat ditangani serius oleh pemerintah, termasuk masalah perkebunan.

Ada masalah perkebunan, supaya ada perhatian pemerintah paling tidak ya untuk memediasi supaya masyarakat juga tidak jadi penonton, karena menurut versi masyarakat sering terjadi pencaplokan lahan mereka oleh perusahaan perkebunan, kata Sriosako.

Sumber : Kantor Berita Antara

Ilustrasi

Awasi Harga Bahan Pokok Menjelang Natal dan Tahun Baru!!

eRHa45 – Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Rudianur meminta pemerintah kabupaten setempat untuk memantau dan mengawasi harga kebutuhan pokok di pasar.

“Menjelang perayaan Natal dan pergantian tahun 2017-2018 harga kebutuhan pokok sangat rawan dipermainkan pedagang dan tengkulak, untuk itu perlu adanya pengawasan dari pemerintah,” katanya di Sampit, Senin.

Menurut Rudianur, selain rawan adanya permainan harga, menjelang perayaan hari besar agama juga rawan beredarnya barang yang tidak layak konsumsi, seperti makanan kedaluwarsa maupun makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal.

“Jika hal ini sampai terjadi tentunya masyarakat yang dirugikan. Untuk itu perlu adanya peran pemerintah untuk melindungi masyarakat,” katanya.

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam mengintervensi harga kebutuhan di pasar agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan harga yang wajar dan terjangkau.

Rudianur juga berharap dalam menyambut perayaan Natal dan pergantian tahun pemerintah Kotawaringin Timur diharapkan menggelar pasar murah dengan menjual paket kebutuhan pokok.

Dengan adanya pasar murah tersebut diharapkan bisa membantu warga kurang mampu.

“Pasar murah hendaknya di gelar di wilayah kecamatan karena di daerah itulah banyak warga yang membutuhkan,” ucapnya.

Selain kebutuhan pokok yang perlu mendapat perhatian, masalah keamanan juga sangat penting.

“Masalah keamanan memang menjadi tugas aparat kepolisian, namun peran serta masyarakat dalam menjaga kamtibmas lingkungannya sangat diperlukan,” ungkapnya.

Sumber : Kantor Berita Antara

Ilustrasi

Kotim Hasilkan 9,9 Ton Gabah “Jarwo Super”

eRHa45 – Petani di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah berhasil meningkatkan produksi padi dengan menerapkan sistem yang dinamakan “jajar legowo super (jarwo super)”.

“Hasil ubinan mencapai 8,63 ton gabah kering panen per hektare. Biasanya hanya 4 ton dan hasil hitungan riil kami mencapai 9,97 ton per hektare atau naik dua kali lipat dibanding produktivitas selama ini,” kata Kepala Balai Pengembangan Teknologi Pertanian Kalteng, FF Munier di Sampit, Senin.

Petani di kawasan Sungai Sugih Kelurahan Kotabesi Hulu Kecamatan Kotabesi melaksanakan panen raya di hamparan sawah seluas 150 hektare.

Panen padi hasil tanam 5 September itu dihadiri Direktur Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Sarana Prasarana Kementerian Pertanian Muhrizal Sarwani, pejabat UPSUS wilayah Teddy Sutiyadi, Wakil Bupati HM Taufiq Mukri, Komandan Kodim 1015 Sampit Letkol Inf I Gede Putra Yasa dan Kepala Dinas Pertanian I Made Dikantara.

BPTP Kalimantan Tengah mendampingi petani di Sungai Sugih sejak 2015 lalu dengan memperkenalkan teknologi transplanter atau alat tanam padi yang ternyata diserap dengan bagus oleh petani setempat. Tahun 2017 ini, untuk pertama kalinya BPTP menerapkan sistem `jarwo super” dengan menggunakan pupuk organik dan bibit unggul.

Jenis padi yang ditanam yaitu inpari 3, 9, 35, 42 dan 43. Panen raya ini sangat menggembirakan karena di daerah lain seperti di Pulau Jawa, justru sedang mengalami masa paceklik.

Ini merupakan pertama kalinya BPTP menerapkan sistem `jarwo super` di Kalimantan Tengah dan ternyata hasilnya menggembirakan. Sistem ini rencananya juga akan diterapkan di kabupaten lain untuk mengoptimalkan lahan dan mendapatkan hasil produksi mencapai dua kali lipat.

Dengan hasil menggembirakan ini, kami berharap petani di sini dan kawasan lainnya di Kotawaringin Timur, makin termotivasi. Kami akan terus mengupayakan pendampingan untuk petani, kata Munier.

Wakil Bupati HM Taufiq Mukri sangat gembira dengan capaian hasil ini. Dia berharap ini terus ditingkatkan dan diperluas ke kecamatan-kecamatan lainnya di Kotawaringin Timur.

“Kami berharap BPTP terus mendampingi petani kami agar produktivitas bisa terus ditingkatkan. Tidak menutup kemungkinan nanti hasilnya lebih dari 10 ton per hektare,” kata Taufiq.

Pemerintah daerah terus mendorong pertanian dengan harapan swasembada dan surplus beras terus dipertahankan. Peningkatan ini diharapkan juga membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat.

Rasa bangga juga diungkapkan Komandan Kodim 1015 Sampit, Letkol Inf I Gede Putra Yasa. Menurutnya, capaian ini menunjukkan bahwa potensi pertanian di Kotawaringin Timur juga sangat bagus jika digarap optimal, bahkan hasilnya bisa melampaui daerah lain.

“Buktinya kita bisa dengan hasil yang mungkin lebih baik dibanding daerah lain. Kotawaringin Timur mengalami peningkatan signifikan. Selama ini banyak yang ragu Indonesia mampu memenuhi sendiri kebutuhan beras, sekarang kita buktikan bahwa kita memang bisa sehingga tidak perlu lagi impor beras,” tegas Putra Yasa.

Pertanian di kawasan Sungai Sugih memiliki keunggulan dibanding daerah lain. Petani di daerah pasang surut ini sudah mampu melakukan tanam sebanyak tiga kali dalam setahun sehingga hasilnya berkontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan beras di Kotawaringin Timur.

Sumber : Kantor Berita Antara

Ilustrasi

Wartawan Kalteng Tanam Mangrove Selamatkan Ujung Pandaran

eRHa45 – Wartawan dari kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah beramai-ramai menanam mangrove sebagai upaya menyelamatkan objek wisata Pantai Ujung Pandaran Kabupaten Kotawaringin Timur dari kerusakan akibat abrasi.

“Ini kegiatan yang sangat positif. Selain berupaya terus meningkatkan profesionalitas, wartawan juga peduli terhadap lingkungan. Pantai ini sangat bagus dikembangkan untuk pariwisata, makanya harus diselamatkan dan dijaga kelestariannya,” kata Ketua Bidang Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Sasongko Tedjo di Pantai Ujung Pandaran, Minggu.

Wartawan bersama aparatur Pemerintah Kecamatan Teluk Sampit dan Desa Ujung Pandaran serta warga setempat, berbaur menanam mangrove. Wartawan yang selama ini disibukkan dengan aktivitas mencari berita, kini terjun bergelut lumpur untuk menanam mangrove.

Ketua PWI Provinsi Kalimantan Tengah H Sutransyah dan Ketua PWI Kabupaten Kotawaringin Timur H Andri Rizky Agustian juga ikut membantu di lokasi. Pohon mangrove ditanam, kemudian diberi tiang penyangga agar kuat dan tidak terbawa gelombang saat laut sedang pasang.

Abrasi yang melanda Pantai Ujung Pandaran menimbulkan dampak yang makin parah. Penanaman mangrove ini nantinya diharapkan berhasil sehingga mangrove yang tumbuh subur akan mampu menahan dan mengurangi dampak abrasi yang masih terjadi di pantai berjarak sekitar 85 kilometer dari pusat kota Sampit.

Penanaman mangrove ini hasil kerja sama PWI Kotawaringin Timur, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan Teluk Sampit dan Pemerintah Desa Ujung Pandaran. Dinas Lingkungan Hidup Kotawaringin Timur menyiapkan 1.000 bibit mangrove.

Penanaman mangrove merupakan salah satu rangkaian dalam kegiatan Kemah Jurnalis 2017 di Pantai Ujung Pandaran. Kegiatan ini diikuti wartawan dari kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.

“Selain menjalankan tugas jurnalistik, wartawan juga harus berkontribusi terhadap lingkungan dan masyarakat. Wartawan harus mendukung kelestarian lingkungan dan pengembangan sektor pariwisata,” kata Sasongko.

Penjabat Kepala Desa Ujung Pandaran, Muslih berterima kasih atas kepedulian wartawan untuk turut menjaga kelestarian pantai tersebut. Abrasi akibat kuatnya gelombang, telah menimbulkan dampak buruk terhadap Pantai Ujung Pandaran.

“Mudah-mudahan mangrove ini nantinya tumbuh subur sehingga membantu mengurangi dampak abrasi. Menjaga kelesrarian Pantai Ujung Pandaran membutuhkan dukungan dan partisipasi semua pihak,” kata Muslih.

Sementara itu, peserta sangat senang bisa berpartisipasi dalam penanaman mangrove tersebut. Pantai Ujung Pandaran diharap tetap lestari dan makin diminati wisatawan lokal dan luar daerah.

Sumber : kantor berita Antara

Ilustrasi

Proyek Mangkrak! Pusat Pemasaran Promosi Perikanan Belum Operasional


eRHa45 – Industri perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) sejatinya bisa lebih cepat berkembang, itu menyusul dibangunnya Pabrik Tepung Ikan dan Pusat Pemasaran Promosi Hasil Perikanan di daerah berjuluk Bumi Marunting Batu Aji ini. Sayangnya bangunan yang berdiri kokoh di ruas jalan Pangkalan Bun-Pantai Kubu tersebut terkesan mangkrak. Proyek yang dibangun sejak 2016 tersebut merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (RI). Namun, hari berganti hari, bulan berganti bulan dan tahun pun berganti, proyek yang sudah terlihat rampung pembangunannya itu tak kunjung operasional.

Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Nasution Hamka yang kebetulan melakukan lawatan ke Kobar menyempatkan diri melihat dua bangunan tersebut. Terkait dengan Pabrik Tepung Ikan, kemudian Sentra Pusat Promosi Perikanan, dia menilai, kajiannya harus komperhensif.”Bukan hanya bisa membangun saja, kalau membangun semua orang juga bisa, tetapi bagaimana mensinergikan di Pusat, agar tempat ini bisa benar-benar menjadi sentra (pusat pemasaran hasil ikan),” ucap Ramhat kepada awak media di sela-sela kegitannya usai meresmikan Instalasi Karantina Hewan (IKH) di Kecamatan Kumai, Jumat siang (3/10).

Rahmat meneruskan, harus ada terobosan-terobosan kreativitas, inovasi, sehinga tempat tersebut bisa menjadi tempat yang dikunjungi orang. Kemudian kata dia, harus ada daya tarik dan kreatif. Sehingga tidak menimbulkan kesan pembangunan yang sia-sia.”Jangan hanya menunggu peresmian, kalau memang bisa dioperasionalkan, ya operasionalkan saja, biarkan program berjalan jangan hanya nanti terkesan seremonial saja,” kata Anggota Dewan yang membidangi Kehutanan, Pertanian, Kelautan, Lingkungan Hidup, tersebut.

Kemudian politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, harus jelas menjadi wewenang siapa, terkait dalam hal ini KKP, maupun daerah. jika KKP pertanggung jawab dalam hal peruntukanya, dan mungkin Pemerintah Daerah juga kalau memang dilibatkan secara penuh. “Kalau memang dihibahkan kepada daerah, daerah yang mengelola, jadi jelas UPT, dan sebagainya. Kita berharap agar bisa segera dioperasionalkan saja, karena kalau barang/alat (pabrik) jika tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama tentu akan berpengaruh juga terhadap kelaikan dari mesin (pabrik) itu sendiri,” tegasnya.

Tak hanya masalah proyek yang terkesan mangkrak saja, Rahmat juga menyoroti sejumlah program KKP di Kobar, di antaranya adalah bantuan kapal bagi para nelayan yang dianggap tidak sesuai spesifikasinya lantaran tidak sesuai dengan kebutuhan para nelayan. Rahmat menilai ada yang salah dengan program KPP di Kobar, menurutnya program yang di realisasikan kurang perencanan yang matang dan kurang mengakomodasi saran dari bebagai pihak, serta hasil kajian yang kurang komprehensif. Menurutnya banyak masalah yang terjadi, terutama masalah kapal yang tidak bisa diooperasikan karena kapal sudah ada, mesin siap jalan, tapi alat tangkap tidak tersedia.

“Kemudian masalah spesifikasi, bahwa desain kapal tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan (spesifikasi) kebiasaan melayan, yang harus dimodifikaisi lagi oleh nelayan serta memerlukan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, hal seperti inilah yang kesannya justru merugikan nelayan,” ujar mantan anggota DPRD Kalteng ini sembari menyebut jika perencanaan dari awal sudah dilaksanakan dengan matang, desainnya seperti apa tentu desainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan nantinya.

Sumber : Kantor Berita Kalteng Pos

Ilustrasi

Tak Bisa Digunakan, Perahu Bantuan Menteri Kelautan dan Perikanan Mangkrak


eRHa45 – Dua buah perahu yang terlihat berbeda bersandar di dermaga pelabuhan pendaratan ikan (PPI) di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Bahannya terbuat dari fiber dengan warna putih, biru, dan merah pada bodi kapalnya.

Sementara di sekitarnya, perahu-perahu berbahan kayu tertambat, dengan sebagian masih diisi aktivitas para nelayan di dalamnya. Ada yang mengemas jalanya, ada yang sedang menurunkan ikan-ikan hasil tangkapan.

Dua kapal fiber itu ternyata sudah tiga bulan lebih bersandar di sana. Kapal bantuan proyek Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu ternyata bukan sengaja dianggurkan oleh nelayan.

Mereka mengaku kapal itu belum bisa digunakan lantaran belum dilengkapi peralatan penangkapan ikan. Selain itu, desain dan tata ruang kapal juga tak sesuai dengan kebiasaan nelayan di daerah ini melaut.

Salah seorang nelayan, Raihan mengatakan, desain kapal terlalu tinggi dan kurang lebar. Sementara tempat penyimpanan jaring tangkap ikan tidak memadai, sehingga mereka harus mengubah tata ruangnya lagi.

“Tempat jaring itu mau diubah. Kalau tidak diubah, mau ditaruh di mana. Baru tiga bulan, akinya juga sudah tidak bisa diisi,” ujar Raihan pada Kompas.com, Kamis (2/11/2017).

Ia mengaku, mengubah desain ruang kapal fiber ini jauh lebih mahal dibanding melakukan perubahan pada perahu berbahan kayu, yang selama ini sudah biasa mereka pakai.

“Kalau yang dari kayu, biar merehab tidak seberapa. Kalau ini banyak,” kata dia.

Raihan menambahkan, akibat belum bisa dipakai menangkap ikan, perahu itu baru sekali dipakai, untuk menampung ikan telang busuk dari Tanjung Puting.

Sementara itu, Usber, staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah, mengatakan, masalah utama untuk pengoperasian kapal bantuan dari kementerian yang dipimpin Susi Pujiastuti itu hanya soal alat tangkap.

“Itu aja permasalahannya. Kalau kondisi lambung kapal yang lebih tinggi memang tidak sesuai dengan kebiasaan mereka. Tapi masih bisa digunakan. Fiber memang seperti itu,” kata Usber.

Selain pengadaan kapal, proyek KKP yang belum beroperasi di wilayah Kotawaringin Barat adalah Pusat Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan. Di dalamnya juga terdapat pabrik tepung ikan. Seluruh bangunan di kawasan itu sudah rampung sejak hampir setahun lalu. Kini di sekelilingnya mulai ditumbuhi ilalang. Beberapa pintu (rolling door) pun mulai terlihat bolong-bolong.

Sebelum Lebaran lalu, sempat berembus wacana Menteri Susi Pujiastuti akan meresmikan pengoperasian proyek ini. Namun, sampai saat ini rencana ini juga belum jelas kapan dilaksanakan.

Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Nasution Hamka menilai, pembangunan fasilitas tersebut kurang matang dalam perencanaannya.

“Yang jelas ini terkait perencanaan yang kurang matang, yang kurang mengakomodasi saran berbagai pihak,” ujarnya seusai meninjau tempat tersebut Jumat (3/11/2017).

Ia berharap kontrol atas pembangunan proyek seperti ini harus dilakukan sejak perencanaan hingga berjalan sesuai fungsinya.

“Jangan nunggu peresmian. Kalau bisa jalan ya harus jalan. Peresmian itu kan hanya seremonial,” kata dia.

Sumber : Kantor Berita Kompas

Ilustrasi

Instalasi Karantina Hewan Terbesar di Indonesia Beroperasi di Pangkalan Bun


eRHa45 – Instalasi Karantina Hewan (IKH) seluas hampir 5 hektare yang dibangun Balai Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah diresmikan, Jumat (3/11/2017).

Kepala Badan Karantina Kementerian Pertanian, Banun Harpini, menyebut Instalasi Karantina Hewan yang dibangun di Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai adalah yang pertama dan terbesar di Indonesia.

Fasilitas yang terletak sekitar 12 kilometer dari Kota Pangkalan Bun ini bisa menampung sebanyak 600 ekor sapi sekaligus.

“Ada 7 Instalasi Karantina Hewan, di Jayapura, Balikpapan, yang pertama di sini. yang di Balikpapan lebih besar, tapi masih dalam tahap finishing, belum bisa dipakai. Yang sudah bisa dipakai yang terbesar ya di Pangkalan Bun,” kata dia.

IKH yang dibangun mulai 2015 itu menelan pembiayaan sekitar Rp15 miliar dari APBN. Ia menyebut, karena tanahnya luas, ke depannya IKH ini bisa dikembangkan lagi. “Sampai dengan kapasitas 2.000 ekor sapi,” jelasnya.

Dipilihnya Pangkalan Bun sebagai salah satu tempat pembangunan IKH, karena peternakan sapi di wilayah ini sudah tumbuh pesat, melalui program integrasi sapi-sawit.

“Kalau sapi mau dikembangkan, apakah indukan, atau sapi bakalan yang mau digemukkan kan perlu instalasi. Jadi kami melengkapi salah satu kebutuhan masyarakat Kotawaringin Barat dan Kalimantan Tengah,” ujar Banun.

Bupati Kotawaringin Barat, Nurhidayah berharap, cita-cita daerahnya menjadi produsen daging berharap segera terwujud dengan dibangunnya IKH ini.

Melalui IKH, kualitas dan kesehatan hewan ternak yang didatangkan untuk dikembangkan di daerahnya bisa dikontrol.

Saat ini, dua korporasi PT Sulung Ranc, di bawah bendera Citra Borneo Indah (CBI) Group, dan PT Agro Menara Rahmat (AMR) di bawah bendara Grup Astra Agro Lestari, tengah mengembangkan peternakan sapi di hamparan sawitnya.

Selain itu, sapi-sawit sukses dikembangkan oleh Kelompok Tani Subur Makmur, di Desa Pangkalan Tiga, Kotawaringin Barat.

Bila digabungkan, dari ketiga pengelola program integrasi sapi-sawit itu, sudah tersedia sebanyak lebih dari 10.000 ekor sapi di Kotawaringin Barat.

Anggota Komisi IV DPR-RI, Rahmat Nasution Hamka, yang juga hadir dalam peresmian IKH itu berharap, kelak ketika ketersediaan hewan potong sudah lebih dari cukup, masyarakat bisa memperoleh daging dengan harga yang lebih murah.

“Jangan sampai harga daging di Sampit dan daerah lainnya lebih rendah, padahal penyedia dagingnya di Pangkalan Bun,” tutur Rahmat.

Sumber : Kantor Berita Kompas

Ilustrasi Nasional

Pemerintah Lepas 1.660 Hektar Kawasan Hutan untuk Lahan Sawit Rakyat


eRHa45 – Presiden Joko Widodo memastikan, pemerintah akan melepas ribuan hektar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

“Sudah saya perintahkan untuk di keluarkan dari kawasan hutan,” ujarnya dalam acara kick off peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin, Jumat (13/10/2017).

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dari 4.460 hektar lahan perkebunan kelapa sawit rakyat yang akan diremajakan atau replanting di Musi Banyuasin, sekitar 1.660 hektar adalah lahan yang termasuk kawasan hutan.

Menurut Darmin, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sudah berkomitmen melepas 1.660 hektar kawasan hutan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

“Sudah kirim surat ke kantor kami akan melepaskannya dari kawasan hutan,” kata Darmin.

Meski begitu, pemerintah belum bisa memastikan kapan waktu pelepasan lahan kawasan hutan tersebut sebab masih membutuhkan waktu sebelum diterbitkannya sertifikat tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sumber : Kantor Berita Kompas

Ilustrasi

Anggota DPR Minta HKTI Seruyan Bangkitkan Minat Pemuda Bertani


eRHa45 – Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Nasution Hamka meminta Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) membangkitkan minat pemuda untuk terjun menggeluti usaha pertanian.

“Jadi jangan lagi orang yang sudah tua disuruh bertani, tapi doronglah pemuda agar mau bertani,” kata Rahmat Nasution Hamka saat menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) HKTI Seruyan di Kuala Pembuang, Kamis.

Anggota DPR RI Dapil Kalteng ini mengatakan, saat ini hanya sedikit pemuda yang mau menggeluti usaha pertanian karena terbiasa dengan pola hidup instan dan kebanyakan ingin berada atau mengejar posisi nyaman dengan menerima gaji bulanan sebagai karyawan atau pegawai negeri.

Padahal pertanian sebenarnya merupakan salah satu sektor usaha yang sangat menjanjikan apabila digeluti secara serius, dan sebenarnya ada banyak orang bisa sejahtera atau kaya dari bertani, bahkan banyak pula pengusaha besar mengawali usahanya dari bertani.

“Pola pikir positif dan optimisme terhadap pertanian ini yang harus ditanamkan sehingga pemuda termotivasi untuk bertani,” katanya. 

Ia menambahkan, selain memberikan motivasi, HKTI hendaknya juga dapat memberikan porsi pelatihan pertanian untuk pemuda, dan secara konsisten melakukan pendampingan atau pembinaan untuk memunculkan petani-petani muda sukses agar bisa menjadi contoh bagi yang lain.

“Saya yakin, kalau ada pemuda yang dari bertani dapat kaya atau menghasilkan, hidup sejahtera, bisa beli rumah dan lain sebagainya, pasti akan banyak yang ikut,” katanya.

Mantan Anggota DPRD Kalteng ini mengharapkan, HKTI sebagai organisasi yang cukup besar harus menjadi pelopor dalam rangka menggerakkan pembangunan perekonomian berbasis pertanian di daerah masing-masing.

Kemudian juga menjadi jembatan bagi petani untuk mensinergikan berbagai kegiatan pertanian dengan program pemerintah mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat. 

“HKTI bisa memberikan informasi apa saja yang menjadi kebutuhan petani di daerah, sehingga apa yang direalisasikan pemerintah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan petani itu sendiri,” katanya.

Sumber : Kantor Berita Antara