Posts

Momen Perlombaan AASAM, TNI Lakukan Skill Menembak. Foto Bersumber dari @GNFI

Raih Juara Umum, TNI Kalahkan Tentara Asia Pasifik, Amerika dan Eropa

eRHa45–Dibalik kegaduhan dunia politik yang tak berujung, prestasi TNI angkatan darat kini memperoleh prestasi yang membanggakan. Hal ini diperlihatkan dari 12 personel TNI yang terdiri dari kesatuan Konstrad, Kopasus, Kodam XIV/Hasanudin, dan Kodam Jaya dalam memperlihatkan keahlian menembak dengan menggunakan berbagai jenis senjata.

Kegiatan perlombaan yang bernama Australian Army of Skill Arms at Meeting (AASAM) ialah sebuah kompetisi penembak yang digelar oleh Roal Australian Army, yakni perkampungan angkatan darat di Australia tepatnya di Puckapunyal Military Range, Victoria, Australia.

Dalam kegiatan bergengsi tersebut Indonesia mampu mengungguli 17 angkatan darat negara Asia Pasifik, Amerika, dan Eropa. Dengan raihan 36 medali emas, 18 perak, dan 13 perunggu, untuk itu dengan prestasi yang sangat membanggakan ini, Indonesia berstatus sebagai juara umum di laga yang cukup ketat.

Berdasar rentetan sejarah, Indonesia bukan kali ini saja yang terlihat cukup sukses menorehkan prestasi TNI di mata dunia. Tepat di tahun 2008 silam Indonesia terbilang sukses menjadi juara umum.

Kegiatan yang cukup positif guna mengembangkan skill para prajurit di setiap negara, AASAM 2018 seperti yang dilansirkan pada siaran webnya. Keterampilan tentara yang dilatih untuk menghadapi berbagai medan tempur, merupakan bagian penting dalam keberhasilan taktis di misi pertempuran. Untuk itu, serangkaian perlombaan ini adalah wujud untuk peningkatan kualitas skill prajurit.WES

Ilutrasi Liburan Sekolah

Jelang Bulan Ramadhan, Ini Jadwal Liburan Sekolah

eRHa45–Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan, Kabid Pembinaan SMP dan Kebudayaan Kobar mengumumkan jadwal liburan sekolah ditetapkan berlangsung pada tanggal 17 Mei sampai 6 Juni 2018.

Seperti yang dilaporkan BorneoNews pada Senin lalu (7/5), pengumuman libur sekolah tersebut merupakan hasil dari pertimbangan aktifitas pelajar VII dan VIII SMP yang akan menghadapi ujian kenaikan sekolah pada 21 sampai 26 Mei 2018.

“Untuk aktifitas kelas direncanakan pada Sabtu (9/6), karena dari tanggal 7 sampai 8 Juni, guru memproses nilai ujian kenaikan kelas tersebut. Untuk liburan semester diperkirakan dari tanggal 11 Juni sampai 14 Juli 2018. Serta untuk penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2018/2019 dilaksanakan pada 2 sampai 14 Juli 2018” terang Kabid Sunari.

Ia melanjutkan, untuk masa orientasi di setiap sekolah pun dijadwalkan pada 16 sampai 18 Juli 2018, dan mulai aktif belajar mulai 19 Juli 2018.

Menurutnya, untuk hari libur yang berkenaan dengan menyambut bulan puasa. Ada kebijakan sendiri terkait dengan kegiatan keagamaan yang akan ditetapkan oleh masing-masing sekolah.

“Jadi dalam pelaksanaan kegiatan selama puasa, sekolah sudah mengatur apa saja yang harus dilakukan” pungkasnya.WES

 

Perusakan Situs Budaya Adat Dayak: Foto Bersumber dari Kompas.

Tunggu Hasil Inevestigasi, DAD:”Masyarakat Harus Jaga Kondusifitas”

eRHa45–Perkara perusakan situs budaya adat Dayak yang dilakukan beberapa Satpam keamanan PT Mustika Sembuluh, Wilmar Grup pada bulan lalu. Nampaknya Dewan Adat dayak Kalimantan Tengah (Kalteng) masih menunggu hasil investivigasi dari tim khusus yang sudah dibentuk.

Perusakan situs berupa Patung Sapundu rupanya dinilai tak etis, sehingga menuai banyak protes dari masyarakat setempat.

Untuk itu, tim Khusus yang dibentuk oleh DAD langsung mengambil langkah dengan turun langsung ke lapangan guna mencari fakta lebih dalam yang terletak di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Hasilnya menurut Tim Khusus DAD melalui Ketua Dewan Adat Dayak Agustiar Sabran mengungkapkan, bahwa benar setelah dilakukan pengecekan ada beberapa kerusakan yang terlihat di situs patung Sapundu.

“Hingga kini tim masih terus mendalami kasus perusakan situs adat tersebut, dan kami akan mengambil sikap tegas terkait kerusakan situs adat tersebut” ujar Agustiar, Kompas, Bulan lalu (7/3).

Agustiar melanjutkan, berawal dari rusaknya patung Sembuluh tak sedikit komentar masyarakat yang mengutuk tindakan tersebut di berbagai media sosial. Bahkan masyarakat pun menuntut pemerintah daerah untuk segera memberikan sanksi tegas dan menutup usaha bisnisnya atau keluar dari dari Kalteng.

“Terkait dengan tindakan pidana, kami serahkan kepada pihak kepolisian agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun, kami mengharapkan agar pihak kepolisian mengusut secara tuntas kasus ini” lanjutnya.

Jaga Kondisifitas

Baginya dalam melihat perkara yang bisa berdampak “bola panas” di masyarakat, DAD tetap akan menjunjung azaz praduga tak bersalah. sebaliknya, jika memang pihak terkait bersalah, maka sanksi sesuai hukuman adat perlu diterapkan.

Hal ini dilakukan merupakan wujud menjaga nilai peninggalan sejarah yang sudah menjadi identitas penting di Kalteng.

“Kita tetap mendukung azaz praduga tak bersalah. Tapi yang jelas kita mengambil dari sisi adat lantaran yang dirusak adalah suatu hal yang sakral dari suku Dayak, dan kita akan lakukan upaya hukum, terutama ialah sidang ada” ucapnya.

Namun dari beredarnya isu kasus perusakan ini, masyarakat Dayak dihimbau untuk terus menjaga kondusifitas dan tak mengambil langkah brutal yang bisa merugikan. Sebab, DAD sudah menangani serius perkara yang melibatkan PT Mustika Sembuluh atau Wilmar Grup.

“kita tetap meminta kepada masyarakat untuk tidak mengambil tindakan yang merugikan dan tetap menjaga kondusifitas . Biarkan DAD, yang menyelesaikan permasalahan ini” tegasnya.WES

Rahmat N Hamka Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah

Ekskavator Jadi Pengganti Pembakaran Lahan

eRHa45–Dalam rangka mengatasi bencana kebakaran dan asap yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup, sejak 2014 pemerintah Indonesia secara tegas melarang penggunaan api dalam pembukaan lahan gambut untuk pertanian.

Harus diakui pembukaan hutan dan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit dan kayu sering menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang besar. Namun sayangnya kebijakan tersebut dianggap merugikan petani ladang. Terlebih larangan tersebut diterapkan tanpa memberikan solusi bagi masyarakat.

Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Nasution Hamka, menilai kebijakan larangan bakar lahan secara menyeluruh di Kalimantan Tengah tidak berpihak kepada masyarakat kecil, terutama petani ladang. Karenanya, dalam rapat jajaran Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, pada 2017 silam, Rahmat Hamka menyerukan supaya larangan bakar lahan tidak diberlakukan menyeluruh.

Mantan anggota DPRD Provinsi Kalteng ini menegaskan, kalaupun pemerintah bersikeras larangan membakar terus diterapkan secara total, hendaknya bisa dibarengi dengan solusi atau alternatif yang tepat bagi para peladang.

“Masyarakat Kalteng siap kalaupun memang dilarang membakar. Tapi pemerintah juga harus bertanggung jawab dengan kebijakan ini. Caranya dengan memberi tahu cara lain membuka lahan dengan metode tanpa membakar. Apakah mungkin dengan mekanisasi? Kalau pun ada, dibantu kita peralatannya,” tandasnya.

Apa yang diperjuangkan Rahmat telah terwujud, bantuan 20 Ekskavator dari Kementerian Pertanian untuk Kalimantan Tengah bisa menjadi solusi pengganti pola pembakaran hutan. Adanya alat-alat berat itu, lanjut Rahmat, saat ini sangat diperlukan oleh para petani, khususnya yang peladang. Terlebih saat ini sudah mulai memasuki musim kemarau yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Sehingga dengan adanya alat-alat berat seperti excavator, dapat dipergunakan para petani untuk membersihkan lahan mereka.

“Jadi para petani khususnya peladang, tidak lagi membersihkan lahan mereka dengan cara membakar,” tegas Rahmat.RED

Ilustrasi

Ini dia Traktor Buatan Pindad Yang Jadi Jatah Kalteng

eRHa45–Bantuan 20 unit excavator yang diberikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Menyikapi hal tersebut Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Nasution Hamka, menekankan agar penggunaan excavator asli buatan Pindad segara bisa digunakan.

Pasalnya, nilai guna 20 unit alat berat atau Alat Bantu Pertanian (Alsinta) itu dinilai begitu berperan untuk mencegah peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kerap kali melanda wilayah Kalimantan Tengah.

“Dari 20 unit excavator, yang dikirim oleh Kementan ini tidak hanya digunakan untuk membersihkan lahan. Tapi bisa juga digunakan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kalteng” ucap Hamka, 27 February 2018 lalu.

Menurutnya, fenomena sejumlah Alsinta buatan Pindad yang terlihat mangkrak terparkir di halaman perkantoran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Disebabkan,  20 unit excavator tersebut belum dapat digunakan disebabkan masih menunggu petunjuk teknis dari Kementan.

“Saya meminta kepada Kementan agar jangan terlalu rumit mengenai petunjuk teknis penggunaan 20 excavator itu, serahkan saja kepada Pemerintah Kalteng agar dapat diatur oprasional dan distribusi alat berat ini” lanjutnya.

Rahmat yang juga merupakan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini pun sering menyampaikan keluhan dan aspirasi masyarakat Kalteng, yakni terkait pengolahan lahan yang efektif, maka bantuan Alsinta segera disalurkan dan disediakan secepatnya.

Terlebih ia pun kerap menyarankan, bahwa bantuan Alsinta tidak bisa berbentuk kecil. Melinkan harus lebih besar sesuai dengan ukuran semestinya. Sebab, kondisi lahan Kalteng banyak ditumbuhi pohon besar.

“Kalau bisa bantuan yang diberikan juga harus sejenis, seperti excavator dan Dozer, jadi pohon-pohon itu bisa hancur tanpa mengganggu lahan yang akan dipergunakan untuk bercocok tanam” tutup Hamka.WES

ilustrasi, Foto: Nusantara News

Ada 11.625 TPS, Kalbar Siap Gelar Pilkada 2018

eRHa45—Ketua Umum KPU Kalimantan Barat, Umi Rifdayati menetapkan, di wilayah Kalimantan Barat tercatat sudah ada 11.654 TPS yang saat ini sudah tersebar, untuk mempersiapkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018.

Umi menjelaskan, dalam laporkan Okezone pada (18/3) Maret lalu, TPS yang tersebar di Kabupaten Bengkayang ada 619 TPs, Kapuas Hulu 785, Kayong Utara 248, Ketapang 1104, Pontianak 1274, Singkawang 405, Kubu Raya 1230, Landak 1006, Melawi 519, Mempawah 600, Sambas 115, Sangau 1197, Sekadau 409, dan Sintang 1081.

“Total TPS yang ada di Kalbar sebanyak 11.652, yang tersebar di 2.130 desa/kelurahan dan 174 kecamatan di Kalimantan Barat,” ujarnya.

Umi membandingkan, pada jumlah TPS di pemilihan legislatif di tahun 2014. Ia mengakui bahwa telah terjadi penurunan jumlah TPS ketimbang jumlah TPS pada Pilgub Kalimantan Barat 2018, yakni data jumlah TPS tahun 2014 lalu hanya 12.189.

“Artinya ada pengurangan sebanyak 537 TPS pada pilgub Kalbar tahun ini,” tuturnya.

Untuk jumlah anggota PPk dan PPS yang terlantik oleh KPU, Kalbar memiliki 105 orang, dengan detail 18 orang petugas PPK dan 87 ialah anggota PPS.

Umi menambahkan, bahwa terkait persiapan di wilayah Kalbar tahapan sesuai yang disosialisasikan oleh KPU pusat berdasarkan Peraturan KPU nomor 1/2017 tentang Program dan Jadwal Pilkada yang sudah dikeluarkan.WES

 

 

 

KH abdurahman, Foto @Lisensi Terbuka

KH Kholilurrahman Bangkalan Wafat, Ribuan Umat NU Berduka

eRHa45–Cicit tokoh ulama besar Saichona Kholil, yakni KH Kholilurrahman dikabarkan tutup usia pada Selasa (10/4) pukul 22.05 WIB, di Desa Banjar, Bangkalan, Madura.

Hal ini ditegaskan Ketua Tandziah Nahdlatul Ulama (NU) bangkalan, KH Makki Nasir, yang membenarkan kabar wafatnya KH Kholilurrahman.

Untuk tempat tinggal sebenarnya KH Kholilurrahman atau akrab disapa Ra Lilur bertempat di Kelurahan Demangan, Kota Bangkalan. Namun, sudah sejak lama ia tinggal dan menetap di rumah pembantunya.

Menurutnya, ia pun pernah tinggal sebuah rumah tepatnya di kecamatan Geger, yang kemudian menetap di Desa Banjar.

Kini, lanjut Makki, jenazah almarhum telah di bawa ke Pondok Pesantren Syaikhona Mohammad Kholil untuk dishalatkan, dan jenazah akan dimakamkan di makam keluarga Syaikhona Kholil Bangkalan, di Desa Martajasah, Rabu (11/4) siang.

Dengan wafatnya Ra Lilur, membuat umat islam berduka khususnya di kalangan Nahdliyin yang umumnya ada di wilayah Madura, Bangkalan, dan jawa Timur, hal ini terlihat dari ribuan umat  memenuhi Pondok Pesantren Shaichonan Mohammad Kholil.

Ketokohan Ra Lilur pun begitu dekat dikenal masyarakat, ini dibuktikan dengan tak sedikit politikus yang kerap datang untuk meminta wejangan sebelum mencalonkan menjadi pemimpin, seperti Abu Rizal Bakri, Lanyala Matalitti dan sejumlah tokoh publik lainnya.

Sebagian masyarakat meyakini, bahwa tokoh Ra Lilur memiliki sikap dan cara pandang sendiri dalam menyikapi suatu masalah. Dikarenakan, Ra Lilur dipercaya sudah mencapai maqom jadab, yaitu tahapan lebih dekat dengan tingkat karamah atau keistimewaan. WES

Ilustrasi

Pengadilan Dayak “Basarah Hai” Disiapkan Untuk Wilmar Group

eRHa46—Hasil pengusutan terkait perkara pengerusakan di Pondok Damar yang dilakukan perusahaan Wilmar Group kini telah menemukan titik terang, pasalnya Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah telah melanjutkan perkara ini ke tahap pengadilan tinggi wilayah hukum adat Dayak atau “Basarah Hai”.

Dilansir oleh Borneo News, perkara yang terjadi di Desa Pondok Damar Kecamatan Mentaya Hili Utara kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), yakni perusakan sejumlah rumah dan situs adat seperti bukung dan sapundu telah mengakibatkan kasus yang berkepanjangan. Dikarenakan masyarakat yang geram atas tindakan satuan pengamanan kebun PT Mustika Sembuluh (Wilmar Group).

Untuk itu maka Ketua DAD Kalteng, Agustiar Sabran menjelaskan bahwa pihaknya telah membentuk perangkat pengadilan adat Basarah Hai yang terdiri dari dewan penuntut yang disebut sebagai Pandawa, berjumlah empat orang, dan dewan hakim yang disebut Let Adat Dayak.

“DAD Provinsi telah membentuk tim dan menilai telah ada indikasi ke pelanggaran adat sehingga akan disidangkan di ‘Basarah Hai. Kita sudah membentuk Pendawa, dan Let atau hakim yang merupakan Mantir Basarah Hai,” terang Agustiar, BorneoNews, Minggu (8/4).

Menurutnya, dari penunjukan Let Adat dayak dan Pandawa sudah termasuk didalamnya ada DAD Kotim dan DAD Kalteng, dan kelima Let Adat, ada tiga orang yang merupakan Damang di Kotim dan dua Orang Daman dari Kota palangkaraya.WES

 

 

 

 

 

 

 

 

ilustrasi, Foto: Nusantara News

Tangkal Hoax, Komisi II DPR RI Singgahi Kalteng

eRHa45—Semakin mendekati Pilkada yang akan dilakukan dalam waktu dekat, Panja Komisi II DPR RI giat melakukan kunjungan dan pertemuan. Namun untuk kali ini Panja Komisi II DPR RI tersebut terlihat mulai melakukan pertemuan di Provinsi kalimantan Tengah untuk membahas penyelengaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2018.

Kabar yang dilansir dari Borneo News menyebutkan bahwa, pertemuan tersebut dilakukan tak lain untuk inventarisasi perkara yang kemungkinan muncul di masa persiapan dan pelaksaan Pilkada serentak.

Rombongan Panja Komisi II DPR Ri yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Fandi Utomo, terhitung ada 13 anggota yang turut ikut dalam pertemuan, tak luput pula Ketua DKPP RI Harjono terlihat ikut dalam giat kunjungan yang dilakukan.

“Penting bagi kami Komisi II melakukan rapat Di Kalimantan tengah, lantaran kita ingin menginventarisir permasalahan di masa persiapan dan pelaksaan Pilkada serentak, baik itu Hoax, Politik uang, maupun SARA” ucap Fandi, Borneo News, Rabu (4/4).

Lebih jauh Fandi mengatakan, kedepannya hasil pertemuan yang sudah dilakukan akan di tetapkan sebagai dasar untuk rekomendasi DPR RI untuk di tindaklanjuti.

“Ini idak ada bedanya dengan rapat pengawas di kantor DPR RI. Untuk itu hasil rapat ini aka menjadi akan menjadi dasar rekomendasi DPR RI yang nanti dapat ditindak lanjuti” lanjutnya.

Sementara itu lain pihak Plt Sekda Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri merespon baik kunjungan yang dilakukan Panja Komisi II DPR RI. Yang setidaknya, lanjut Fahrizal, langkah ini bisa berdampak baik jalannya Pilkada serentak di wilayah Kalimantan Tengah.

“Kami sangat menyambut baik pertemuan ini, semoga dengan pertemuan ini berbagai persoalan yang dihadapi dalam persiapan dan pelaksanaan Pilkada bisa ditangani. Dan harapan kita persoalan yang disampaikan bisa ditindaklanjuti oleh Komisi II DPR RI,” harapnya.WES

Rahmat hamka

RUU Tentang Minuman Beralkohol dan Pertembakauan Diperpanjang, Rahmat Hamka;”Jangan Sampai Ini Jadi Bola Panas”

eRHa45— Hasil rapat Paripurna ke-20 DPR RI terkait dua pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertembangkauan dan Larangan Munuman Beralkohol berlangsung tarik ulur, yang kemudian menyebabkan kembali dilakukan perpanjangan waktu pembahasan untuk dua RUU tersebut.

“Apakah perpanjangan waktu tentang RUU Pertambakauan dan Minuman Beralkohol dapat kita setujui?” ucap Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat memimpin jalannya sidang Paripurna dalam meminta persetujuan kepada anggota, Detik, bulan lalu (20/3).

Sontak, pertanyaan tersebut pun mendapat persetujuan dengan mudah dari para anggota yang hadir. Diketahui bahwa permintaan perpanjangan waktu  pada dua RUU itu berdasar laporan Pimpinan Alat Kelengkapan Deawan (AKD) pada rapat Konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus), dimana dari masing-masing pimpinan Bamus meminta tambahan waktu dari batas tenggat yang sudah ditetapkan.

Menyikapi hal ini, Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Nasution Hamka pun mengomentari bahwa seluruh Anggota Dewan untuk mendalami kembali Program Legislasi Nasional (Proglenas) yang ada.

Menurutnya, perlu ada ketegasan dari pihak DPR soal dua RUU yang selama ini terus menerus diperpanjang.

“Kalau memang hal tersebut tidak bisa dipaksakakn, ya sudah d-Drop saja RUU itu. Kalau tidak, hal ini akan menjadi bola liar yang menjadi beban bagi kita” tegas Hamka dalam intrupsinya.

Baginya, setidaknya DPR harus tegas dalam mengambil sikap terkait RUU yang selalu menjadi isu polemik di mata masyarakat. Ini penting, tegas Hamka, terutama badan lembaga DPR perlu memiliki posisi yang tepat.WES