Posts

Bupati Kobar Nurhidayah bersama pejabat daerah lainnya saat groudbreaking gedung sebaguna sport center beberapa waktu lalu. Foto/Istimewa, Sindonews

Bupati Kobar Dukung Penuh Pemindahan Ibu Kota ada di Kalteng

eRHa45—Isu pemindahan Ibu Kota yang saat ini marak beredar di media masa, tidak sedikit Bupati Kalimantan menyikapi postif isu pemindahan Ibu Kota tersebut. Salah satunya, Bupati Kotawringin Barat (Kobar) Nurhadiyah yang ingin pemidahan Ibu Kota ada di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng).

“Secara kewilayahan, Pemkab Kobar menyambut baik adanya keinginan pusat untuk memindahkan pemerintahan ke Kalteng,” kata Nurhidayah, Sindonews (7/8/2019).

Ia menyampaikan jika ke dapan pemindahan Ibu Kota betul ada di Kalteng, akan berdampak pada peningkatan dan kemajuan perekonomian daerah. Tak hanya itu Nurhadiyah merasa masyarakat Kobar setuju dengan pemindahan Ibu Kota.

Sebab, lanjutnya, selain berdampak dari segi peningkatan ekonomi. Juga bisa memperbaiki infrastruktur dasar, seperti di bidang kesehatan dan pendidikan. Ini dikarenakan untuk Kobar 60 persen sumber dana untuk kebijakan daerah masih bergantung dengan pemerintah pusat.

“Jadi dengan pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Tengah ini akan banyak dampak positifnya ketimbang negatifnya,” pungkasnya.

Festival Budaya Isen Mulang 2019 (Ilustrasi)

Blue Print Diajukan, Kalteng Siap Jadi Ibu Kota

eRHa45—Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai percaya diri terkait wacana pemindahan ibu kota negara. Hal ini ditandakan dengan pengakuan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran yang tengah menyusun cetak biru pemindahan ibu kota.

Ia mengatakan pihaknya sudah mengajukan pembuatan cetak biru ini kepada Presiden, yang kemudian nantinya selama proses tersebut akan dibantu oleh Kepala Bappenas.

Sugianto pun terang-terangan bahwa selama ini Kalteng sama sekali tidak memiliki cetak biru pembangunan kota layaknya daerah lain, padahal langkah cetak biru ini sangat penting.

Dengan adanya cetak biru (Blue Print) pemetaan wilayah Kalimantan Tengah akan mudah diketahui mana saja daerah pemukiman, perkantoran, infrastruktur, serta pusat perekonomian. Yang menurutnya kedepan dengan adanya Blue Print dalam memtuskan kebijakan tidak akan tumpang tindih.

“Dengan adanya blue print jadi siapapun yang kedepannya menjadi gubernur sudah mempunyai patokan,” kata Sugianto Sabran, Tempo (25/06/2019).

Ini saya contohkan, tegasnya, ketika ada pejabat yang membrikan izin perkebunan namun ternyata di dalam tanah terdapat potensi tambang tidak terjadi lagi. Dengan Blue Print Pemprov bisa menilai mana yang terbaik dari suatu wilayah.